Anggaran Kesehatan Minim DPRD Sumut Datangi Pemerintah Pusat

Sesuai visi-misi Gubernur Sumut (Gubsu), H. Syamsul Arifin, SE membuat masyarakat tidak sakit, namun dengan kondisi APBD Sumut yang hanya mengalokasikan anggaran sekitar 3,54 persen dari total anggaran sebesar Rp 3,7 triliun, maka sangat perlu adanya penambahan angaran yang berasal dari APBN. Untuk itu, agar adanya peningkatan jumlah anggaran kesehatan di Sumut yang berasal dari APBN, DPRD Sumut melalui komisi E mendatangi pemerintah pusat.

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Timbas Tarigan, A.Md menyatakan kunjungan kerja Komisi E DPRD Sumut ke pemerintah pusat yaitu dengan mendatangi Komisi IX DPR RI dan Menkokesra bertujuan untuk meminta tambahan anggaran dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan stimulus untuk kebutuhan peningkatan kualitas kesehatan di Sumut. hal ini sesuai dengan visi-misi Gubsu agar rakyat tidak sakit.

"Kami langsung diterima oleh Menkokesra, Agung Laksono, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan beserta anggota lainnya," terang Timbas Tarigan, A.Md, Jumat (22/1).

Menurut Timbas Tarigan, A.Md yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Keadilan sejahtera (FPKS) DPRD Sumut ini. Sesuai dengan amanah undang-undang kesehatan yang menyatakan bahwa alokasi anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk kesehatan sebesar 10 persen dari total anggaran yang ada, serta Peraturan Daerah (perda) Sumut yang juga mengamanahkan sebesar 15 persen sehingga membuat rakyat tidak sakit dapat terwujud. Maka sangat perlu rasanya dilakukan penambahan anggaran dari APBN. Karena di 2010 ini saja, APBD Sumut baru sangup merealisasikan anggaran kesehatan sebesar 3,54 persen dari total anggaran yang ada, dan itupun 50 persen diantaranya telah dialokasikan untuk belanja tidak langsung (pembayaran gaji pegawai).

"Dari APBD Sumut, kita tidak mungkin lagi memaksakan peningkatan jumlah anggaran kesehatan di 2010 ini. Karena dengan jumlah anggaran yang terbatas saat ini, beban yang harus dikeluarkan sudah cukup besar. Makanya harus ada tambahan dari APBN," ujarnya.

Padahal, dari target kesehatan Sumut yang ingin dicapai. Sangat besar anggaran yang harus disediakan. Diantaranya untuk menjalankan program penurunan kasus kematian ibu dan anak yang terus meningkat tiap tahunnya di Sumut dengan kembali mengaktifkan 14.622 unit posyandu yang kondisisnya saat ini semakin tidak jelas dan mengaktifkan desa siaga melalui poliklinik desa (polindes), yaitu satu desa satu polindes. "Dengan ini diharapkan kematian ibu dan anak bisa diminimalisir. Makanya anggaran yang dibutuhkan juga cukup besar agar programnya berjalan efektif," terangnya.

Selain itu, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di Sumut maka ada beberapa kasus penyakit yang mengalami peningkatan. Sehingga Komisi E DPRD Sumut dan Dinkes Pemprovsu juga merasa perlu untuk mendirikan Rumah Sakit Umum (RSU) ginjal dan hipertensi serta balai Kesehatan indra dan Mata (BKIM) "Kami juga mengajukan bantuan anggaran pembangunan kepada pemerintah pusat," katanya.

Timbas Tarigan, A.Md juga menambahkan, untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Sumut, maka salah satu yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan di RS yang ada di Sumut dengan melakukan akreditasi kembali. Karena dari 176 RS yang ada di Sumut, baru 8,14 persen yang sudah teragreditasi. Padahal 2010 ini sesuai dengan target pemerintah harus ada 70 persen RS yang teragreditasi.
"Peningkatan kualitas pelayanan RS ini saja dibutuhkan anggaran sebesar Rp 613 miliar," ucapnya.

Dari 8,14 persen RS yang sudah teragreditasi tersebut. Juga belum sesuai dengan standar nasioanl. Karena misalnya saja untuk standar agreditasi RS untuk kelas B, seharusnya berdasarkan aturan nasionalnya ada 12 pelayanan yang sudah lengkap harus dipenuhi RS yang bersangkutan. namun untuk di Sumut, Rs kelas B baru mampu menyiapkan 5 jenis pelayanan. "Ini juga lagi diupayakan untuk diperbaiki, dan pasti akan memakan anggaran yang besar. Karena untuk peningkatan pelayanan ini, juga harus ada tambahan fasilitas yang dilengkapi," katanya.

Untuk itu, dalam pertemuan tersebut. Komisi E DPRD Sumut meminta dan mendesak pemerintah pusat dapat dengan serius membahas penambahan alokasi anggaran untuk provinsi Sumut, khususnya bidang kesehatan. Karena dari data yang ada, jumlah anggaran yang berasal dari APBN untuk Sumut tiap tahun mengalami pengurangan. padahal sejak 1998 -2007 jumlah APBN untuk Sumut tetap stabil sebesar Rp 108,8 miliar pertahunnya. Namun sejak 2008 terus mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 74,97 miliar, dan 2009 menjadi Rp 48,9 miliar.

"Makanya kami harapkan dengan koordinasi ini, maka anggaran di 2010 bisa mengalami peningkatan. Walaupun APBN murni 2010 sudah disahkan, kan kita masih bisa berharap ada peningkatan di P-APBN yang dalam waktu dekat akan dibahas," paparnya.

Jangan sampai sebagai provinsi yang memberikan sumbangan terbesar ke APBN, Sumut merasa dikecewakan. Karena jumlah anggaran yang didapatkan tidak seimbang dengan yang diberikan ke kas negara. "Pemerintah pusat harus mampu menjadikan pembahasan anggaran APBN untuk Sumut ini sebagai perioritas," katanya.
Jumat, 22/1/2010/ukhti