PENGAWASAN DPRD SUMUT TERHADAP BANK SUMUT TERKAIT FEE TEMUAN KPK

PENGAWASAN DPRD SUMUT TERHADAP BANK SUMUT TERKAIT FEE TEMUAN KPK

DPRD Sumut Komisi C panggil Bank Sumut untuk mengikuti Rapat Kerja berdasarkan adanya temuan BPK, BI dan KPK tanggal 11 Januari 2010.
Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan praktik-praktik illegal berupa penyetoran uang atau fee kepada kepala daerah oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dibeberapa propinsi di Tanah Air, termasuk Sumut,Disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Haryono Umar, menurut H. Hidayatullah,SE pemanggilan ini fokusnya megklarifikasi kemana aliran fee sebesar Rp.53 Miliar diberikan karena sebagai salah satu BUMD saat ini sangat mengkhawatirkan, karena sering digunakan sebagai ajang singgah bagi pejabat, Dia mengatakan Esensinya manfaat BUMD bagi daerah tidak lain untuk public servis bagi masyarakat dan paling tidak dengan adanya BUMD itu bisa menjadi sumber pendapatan daerah .

Direktur Utama Bank Sumut Gus Irawan menolak mengomentari adanya temuan KPK terkait masalah fee, termasuk nama-nama pejabat yang disinyalir menerima fee tersebut. Dijelaskan Gus Irawan, sesuai dengan aturan, setiap simpan pinjam atas nama pemerintah daerah (pemda), sesuai dengan sistem jasanya dimasukkan langsung kerekening Pemda dalam bentuk bunga, bukan kerekening pribadi karena itu tidak bisa dilakukan. Jadi setelah itu kemana uangnya, pihak bank tidak tahu menahu, karena yang punya rekening kan Pemda, Ditambahkan Gus Irawan, terkait masalah fee ini, pada tahun 2005 Bank Indonesia telah menyurati seluruh BPD untuk menyerahkan laporan terkait proses alur simpanan dana pemerintah, dan BUMN/BUMD.”Terkait permintaan BI tersebut, sudah kami jawab.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi C dari fraksi PKS DPRD SUMUT, H. Hidayatullah, SE menyatakan, dari informasi beberapa eksekutif di pemda, memang ada yang membenarkan bahwa fee dari simpanan Pemda dibank masuk ke rekening pribadi pejabat, mulai dari kepala daerah, wakil kepala daerah, sekda, bagian keuangan dan bendahara. “ Kalau memang bank Sumut tidak tahu, ya karena memang tidak diperiksa. Tapi saya yakin kalau diperiksa pasti tahu ke mana saja dana tersebut dialirkan,” ujarnya.

Karena dari informasi yang disampaikan Bank Sumut, secara jelas mereka tidak membantah terkait penemuan BPK tersebut. Namun mereka melimpahkannya ke Depdagri. “ Saat ini memang sedang ditangani Depdagri karena menyangkut beberapa BPD yang ada di Indonesia, tapi ini kan juga sudah ditangani KPK agar segera minta untuk dipulangkan kembali ke kas Pemda karena dikategorikan sebagai gratifikasi dan dibawa ke ranah hukum. Makanya juga perlu pengawasan lagi,” terangnya.

H. Hidayatullah, SE mengharapkan kepada Bank Sumut agar dapat memberikan informasi terkait nama-nama pejabat yang menerima fee tersebut , sehingga selain proses penyidikan yang dilakukan Depdagri dan KPK, DPRD Sumut juga dapat melakukan pengawasan terhadap pihak terkait.
Selasa, 12 Januari 2010/Medan Bisnis,Seputar Indonesia