Anggaran Kesehatan Capai 15% Sumut Harus Miliki Pergub

Untuk mencapai visi - misi Gubernur Sumut (Gubsu), Bapak H. Syamsul Arifin, SE agar rakyat tidak sakit dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2/2008 tentang sistem kesehatan provinsi, dimana dikatkan bahwa anggaran kesehatan yang dialokasikan dalam APBD harus mencapai 15% maka Sumut memerlukan aturan tambahan berupa Peraturan Gubsu (Pergub).

"Agar aggaran untuk kesehatan dapat terealisasi sesuai Perda sebesar 15%, maka Pergub harus segera dibuat," ujar Ketau Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Sumut, Timbas Tarigan, A.Md disela-sela aktifitasnya sebagai anggota dewan di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (2/12).

Menurut Timbas Tarigan, A.Md, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinkes Pemprovsu, Bapak Candra Syafei, Dinkes Pemprovsu dan kabupaten/kota telah pernah dipanggil oleh Gubsu untuk membahas grand design terkait apa yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan agar membuat "rakyat tidak sakit" dapat tercapai. Namun untuk merealisasikannya, masih terkendala keterbatasan anggaran yang dialokasikan ke Dinkes yaitu hanya sekitar 4% - 5% dari total APBD 2009 (hanya sebesar Rp 4,6 miliar).

"Menurut Pak Candra, dalam grend design yang sudah disusun. Untuk mencapai target, diperlukan anggaran sekitar 15% dari total APBD Sumut. Namun dengan melihat alokasi anggaran 2009 yang hanya 4% - 5%, maka sangat jauh dari kenyataan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang tersebut," paparnya.

Dengan adanya Perda Nomor 2/2008, seharusnya telah ada payung hukum dan solusi untuk meningkatkan jumlah anggaran yang dialokasikan bagi kepentingan kesehatan di Sumut sesuai dengan grand design yaitu sebesar 15%. Namun nyatanya, sejak perda tersebut dibuat pada tahun 2008, sampai sekarang belum dapat terealisasi. Untuk itu, maka sangat diperlukan aturan tambahan berupa Pergub.

"Kalau memang visi-misi Gubsu mau buat rakyat tidak sakit memang betul-betul mau diwujudkan, maka seharusnya kebutuhan anggaran tidak boleh ditahan-tahankan. Karena kalau ini terjadi, maka perlu ada yang dipertanyakan dengan visi-misi tersebut," terangnya.

Untuk itu, dengan keterbatasan jumlah APBD yang dimiliki Sumut, daerah ini harus mampu bangkit menghadapinya. Dengan ketegasan sikap Gubsu untuk mau membuat skala prioritas dari berbagai tuntutan kebutahan masyarakat yang ada saat ini di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menanganinya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika memang visi-misi Gubsu untuk membuat rakyat tidak sakit, tidak bodoh dan tidak lapar tersebut memang ingin diwujudkan. Maka yang terpenting itu adalah memikirkan agar program-program dibidang kesehatan, pendidikan, pangan dan infrastruktur dapat diwujudkan. "Anggaran untuk SKPD yang menunjang visi-misi Gubsu ini yang harusnya diprioritaskan anggaranya. Jadi untuk dinas (SKPD) lain sebaiknya cukup anggaran untuk belanja gaji pegawai saja yang diberikan. Karena untuk mewujudkan yang ditargetkan, Sumut perlu fokus," ungkapnya.

Jika rakyat sudah sehat, pintar, dan infrastrukstur sudah baik, maka semua masalah di Sumut pasti akan dapat ditangani. Jadi, jangan hanya ngeluh masalah kekurangan anggaran, karena jika melihat jumlah APBD Sumut yang terbatas, masalah anggaran ini akan tetap ada. Makanya perlu ada kefokusan. "Kalau kita mau fokus, saya rasa cukup 3 tahun saja target pasti akan tercapai, dan anggaran untuk SKPD lain juga bisa dinormalkan lagi sesuai dengan kebutuhan," terang Timbas yang juga anggota Komisi E DPRD Sumut ini.

Kedepan, jangan ada lagi siluman yang mengatur APBD Sumut. Tapi penyusunan APBD harus betul-betul diatur untuk kepentingan rakyat dan pencapaian visi-mis Gubsu. Karena jika dibandingkan dengan daerah lain, seperti Sumatera Selatan yang jumlah penduduknya hanya setengah dari jumlah penduduk di Sumut mampu mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar Rp 600 milar. Maka bisa dibilang Sumut sangat jauh ketinggalan.

"Penduduk kita 13 juta jiwa, anggarannya kesehatannya hanya Rp 4,6 miliar. Tapi Sumsel yang hanya setenganya, mampu alokasikan Rp 600 miliar. Jadi gimana rakyat tidak sakit mau tercapai. Makanya, kita jangan hanya cantik dikertas saja, tapi realisasi tak ada," tandasnya.
Rabu, 2/12/2009/Ukhti