Wednesday, September 22, 2010

FPKS Sesalkan DPRD Sumut Belum Punya Sikap Terkait Inalum

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyayangkan tindakan DPRD Sumut sebagai wakil rakyat yang belum mempunyai sikap atau masukan terkait pengambil alihan PT Inalum kepada pemerintah pusat.

Ketua FPKS DPRD Sumut, Hidayatullah,SE mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan sikap DPRD sumut yang terkesan tidak begitu peduli dengan proses pengambil alihan PT Inalum dari pemerintah Cina, karena buktinya sampai sekarang tidak ada sikap yang diajukan DPRD Sumut sebagai bentuk perwakilan yang menyampaikan aspirasi masyarakat dan keinginan masyarakat Sumut ke pemerintah pusat.

"Sampai sekarang DPRD Sumut belum punya sikap," ujarnya.

Seharusnya, meski DPRD sumut bukanlah sebagi eksekusi untuk memutuskan pengambil alihan PT Inalum tersebut. Namun karena PT Inalum berada di kawasan provinsi Sumut, maka seharunya sebagai wakil rakyat DPRD dapat memainkan perannya untuk menyampaikan saran/aspirasi yang diinginkan masyarkat ke pemerintah pusat. Sehingga kasus seperti persoalan bagi hasil PT Perkebunan yang terjadi saat ini tidak terulang kembali.

"Jangan seperti PTP, dulu waktu pembahasan tidak ada usulan yang disampaikan daerah, sekarang setelah ada peraturannya bru minta-minta bagi hasil. Jangan sampa sudah terlanjur baru kita kebakaran jenggot," ujarnya.

Jadi jika nantinya ada keputusan pusat yang tidak berpihak kepada Sumut, maka sangat wajar jika nantinya masyarakat marah kepada DPRD ini. Karena hal penting seperti ini tidak direspon cepat oleh anggota dewan yang ada.

Padahal tambah Hidayatullah,SE, pihaknya atas nama fraksi PKS pada 14 Juni lalu telah menyurati pimpinan dewan untuk mengusulkan pembentukan pansus yang akan membahas terkait keinginan masyarakat Sumut terhadap PT Inalum ini. Namun sayangnya tidak ada respon yang dilkukan. "kami tidak kecil hati jika tidak ditanggapi, tapi jika nanti masyarakat marah ke anggota dewan ini wajar," katanya.

Jika memang Sumut memiliki keinginan untuk penyertaan modal atau berkeinginan mengelola Inalum secara keseluruhan ini kan seharunya diperjuangkan ke pusat dengan persiapan yang matang. Sehingga pemerintah pusat dapat diyakini. "Makanya kami usulkan pansus ini, agar ada persiapan yang matang. namun melihat waktu yang ada sekarang, mungkin sudah terlambat untuk menyampaikan usulan dari daerah ke pemerintah pusat," terangnya.

Jumat, 17/9/2010/Ukhti

No comments:

Post a Comment