DPRD sumut mendesak agar pihak keamanan khususnya kepolisian dapat segera mengusut tuntas kasus kebocoran minyak pipa PT.Pertamina yang sudah berlangsung tahunan tersebut. Karena kerugiaan yang dialami negara mencapai ratusan milir akibat hal tersebut.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Muhammad Nasir mengatakan, berdasarkan pengakuan yang disampaikan DM PT.Pertamian dan pantauan yng dilakukan pihaknya ke lapangan, maraknya pencurian minyak melalui pipa-pipa milik PT.Pertamina seperti di kawasan daerah Belawan telah merugikan negara ratusan miliar pertahunnya.
Namun anehnya, meski telah berlangsung lama pelaku intelektual yang melakukan pencurian ini tidak pernah tertangkap. Sehingga adanya indikasi bahwa ada oknum pejabat baik dari kalangan PT.Pertamina maupun keamanan sendiri yang terlibat.
"Kami sangat menyesalkan kasus yng sudah berlangsung tahunan dan merugikan negara miliaran rupiah pertahun ini tidak bisa diungkap dan ditanggani secar serius," ujarnya.
Untuk itu, pihaknya mendesak agar kasus pencurian ini dapat ditanggani secara serius. Kenapa kasus pencurian seperti di Bank CIMB Niaga yang berlangsung beberapa waktu lalu bisa ditangani secara serius, namun kasus pencurian ratusan miliar seperti ini tidak bisa. "Kami harap proses hukum terkait pencurian ini dapat terus dilakukan dan mengungkap siapa pelakunya," katanya.
Selain itu, pihaknya berharap jajaran PT.Pertamina juga tidak takut untuk menyampaikan informasi terkait pencurian ini. Karena jika hal ini ditutupi dari publik, maka kecurigaan masyarakat bahwa pihak pertamina terlibat semakin kuat. "Kami harap semua pihak memiliki tanggungjawab moral untuk mengungkap kasus ini," katanya.
Anggota FPKS DPRD Sumut ini juga menambahkan, untuk membahas permasalahan kebocoran minyak ini secara serius. Pihaknya juga akan kembali melakukan rapat dengar pendapat gabungan antara komisi B dan A DPRD Sumut serta pihak terkait lainnya seperti Kapolda, dan Pangdam pada 5 Oktober mendatang. Dimana hasil pembahasan ini nantinya selain akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus), juga akan ada kesimpulan yang disampaikan ke pemerintah pusat.
Dari hasil pantauan yang dilakukan pihaknya ke lapangan seperti di daerah Bagan Deli, pengawasan yang dilakukan untuk mengmankan pipa-pipa yang menyalurkan minyak milik PT Pertamina tersebut juga tidak maksimal, sehingga memudahkan pelaku-pelaku yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pencurian. "Pengakuan PT Pertamina memang ada pengamanan dan pengawasan, tapi sangat tidak memadai," ujarnya.
Ditambahkan Ketua FPKS DPRD Sumut, Hidayatullah,SE, besarnya jumlah kebocoran akibat pencurian ini mungkin juga menjadi salah satu penyebab program subsidi pemerintah cepat habis. Untuk itu perlu diusut secara serius dan tuntas.
"Ini baru di tingkat kawasan Medan saja yang kerugiannya hingga miliaran rupiah, sedangkan pipa penyaluran minyak PT Pertamina ini masih banyak dikawasan lainnya dan tidak menutup kemungkinan kebocoran juga terjadi. Makanya harus diusut secara serius jangan sampai merugikan negara lebih besar," ujarnya.
Selasa, 21/9/2010/Ukhti
