Perhatian Pemprovsu Terhadap Rumah Sakit Haji Masih Minim

Perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang masih minim terhadap Rumah Sakit Haji Medan sangat disayangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut. Padahal sebagai rumah sakit yang bersifat yayasan tersebut, Ketua langsung dijabat oleh Gubernur Sumut (Gubsu) Syamsul Arifin secara eksopisio.

Demikian disampaikan anggota Komisi E DPRD Sumut, Bapak Timbas Tarigan, A.Md disela-sela rapat dengar pendapat antara Komisi E DPRD Sumut dengan Pengelola Rumah Sakit Haji Medan, di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (16/2).

Menurut Timbas Tarigan, A.Md, sebagai salah satu rumah sakit yang 70 persen lebih
melayani pasien Jamkesmas di Sumut, maka seharusnya perlu ada perhatian yang lebih besar. Khususnya dari segi anggaran. Karena selama ini, tidak ada sumber anggaran tetap yang dialokasikan untuk rumah sakit tersebut, baik yang berasal dari APBD sumut maupun sumber lainnya.

"Selama ini, pelayanan rumah sakit haji ini sudah cukup maksimal. Seharusnya Pemprovsu dan Gubsu sebagai Ketua yayasan dapat memberikan perhatian khusus, terutama soal pendanaan," ujarnya.

Selain itu, dari kondisi pelayan yang selama ini dapat dikatakan sudah baik padahal tidak ada sumber pendanaan yang tetap dan letaknya yang stategis. Seharusya dapat dijadikan peluang bagi Pemprovsu untuk menjadikan rumah sakit haji ini sebagai rumah sakit umum milik Pemprovsu.

"Sampai sekarangkan Sumut gak punya rumah sakit umum yang merupakan milik Pemprovsu. Jadi kenapa tidak Rumah Sakit Haji ini saja yang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Karena dari empat rumah sakit haji yang ada di Indonesia, salah satunya yang di Surabaya juga telah diambil alih oleh Pemda setempat," terangnya.

Untuk itu, ujar Timbas Tarigan, A.Md. Komisi E DPRD Sumut akan segera melakukan pertemuan dengan pihak yayasan, pengelola Eumah Sakit Haji Medan, Kandepag, dan Dinas Kesehatan sumut untuk membahas masalah pendanaan ini. "Dalam waktu dekat kami akan lakukan pertemuan untuk membahas terkait anggaran ini," katanya.

Direktur Rumah Sakit Haji Medan, dr. H. MP Siregar, SKm meyatakan, sampai sekarang pihaknya belum mendapatkan sumber anggaran tetap, baik yang berasal dari APBD Sumut maupun sumber lainnya. Sehingga tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional selama ini, pihak pengelola harus melakukan pinjaman. "Sumber pendanaan kami selama ini hanya berasal dari pasien saja. Baik Jamkesmas maupun umum," katanya.

Memang pada 2009 lalu, ada bantuan sebesar RP 3,8 miliar dari APBD Sumut, dan Rp 806 juta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bentuk peralatan. Tapi bantuan seperti itu tidak tiap tahun ada secara rutin. "Ada bantuan dari pemerintah, tapi tidak rutin," katanya.

Padahal untuk meningkatkan pelayana terhadap pasien, pihaknya sangat membutuhkan 160 tempat tidur dan bangunan kamar lagi. Karena kapasitas kamar yang berjumlah 234 yang ada saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk menerima pasien yang ada berobat ke Rumah Sakit Haji Medan. " Kami sangat butuh anggaran," ujarnya.
Selasa. 16/2/2010/Ukhti